Belum Meratanya Akses Kesehatan di Indonesia

 

Pelayanan kesehatan yang memadahi merupakan kewajiban yang harus didapat setiap warga negara Indonesia. Semua masyarakat baik dengan perekonomian kebawah dan keatas berhak atas itu, selain itu juga masyarakat kota hingga daerah terpencilpun juga memiliki hak atas akses kesehatan yang berkualitan, karena sama-sama warga negara Indonesia.

Program kesehatan yang terlihat ketimpangan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat, dilihat dari survei Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan 1.200 responden. Dalam survei tersebut menghasilkan 72,4 persen responden menyatakan mudah mencapai fasilitas kesehatan dari program JKN. Disisi lain, masih ada 19,8 persen responden yang mengaku masih kesulitan mencapai fasilitas kesehatan. Kesulitan makin tinggi pada wlayah Indonesia bagian timur

Tentu saja hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah, agar dapat memeratakan akses kesehatan bagi warga Indonesia dimanapun berada. Kesehatan yang baik dibutuhkan semua orang, jika fasilitas kesehatan tidak merata maka menurunkan produktifitas daerah tersebut. Bayangkan jika harus ada orang di daerah bagian timur meninggal begitu saja sebelum perawatan. Selain itu, pelayanan kesehatan yang baik juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak ketika proses melahirkan, tentu saja dapat membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.

Masyarakat Indonesia bagian timur juga meresahkan ketidakpastian adanya tenaga kesehatan, baik dari dokter, perawat, dan bidan. Terhitung ada 43.8 persen tidak menentu dan 31,3 persen selalu ada tenaga kesehatan.

Selain fasilitas yang baik, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan warga. Mereka ini yang memiliki ilmu dan pengalaman sangat dibutuhkan untuk dapat mengobati dan menyembuhkan orang dengan tepat. Hasil survei ini dapat dijadikan evaluasi pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan, terutama yang mau ditempatkan di Indonesia bagian manapun.

Salah satu cara pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan yaitu, dengan mempermudah semua masyarakat yang memiliki kecerdasan dan rasa ingin belajar tentang kesehatan. Tidak bisa dipungkiri biaya pendidikan dokter tidak murah. Pemerintah bisa membantu anak berprestasi untuk memperoleh pendidikan dokter dari ekonomi rendah. Selain itu memberikan tunjangan yang lebih kepada tenaga kesehatan lain seperti perawat dan bidan.

Tidak cukup hanya itu, ketersediaan obat serta alat kesehatan juga harus ditingkatkan agar saling melengkapi. Mengingat semua masyarakat juga memiliki kewajiban membayar iuran sama besar, tentu fasilitas kesehatan yang berkualitas wajib dirasakan semua masyarakat.

Perbedaan beban pungutan masih terjadi, terlihat dari survei setidaknya 34,4 persen responden di wilayah Indonesia timur terkena biaya pungutan ketika mengakses JKN-KIS. Lalu sebanyak 55,8 persen responden menyatakan fasilitas yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan masih terbatas, hal itu dikarenakan prosedur pendaftaran dan pembayaran iuran yang masih sulit.

Prinsip jaminan kesehatan yang dijalankan pemerintah ini, yang berupa asuransi kesehatan diharapkan dapat membantu semua kalangan masyarakat agar mendapat fasilitas kesehatan yang sama. Karena semuanya membayar iuran setiap bulan baik sehat maupun sakit, tentu dengan iuran tersebut semua masyarakat harus mendapat fasilitas kesehatan yang baik ketika sakit karena mereka juga memerlukan usaha dalam pembayarannya.

Pemerintah perlu membangun rumah sakit di daerah-daerah terpencil karena tidak bisa dengan mengharapkan rumah sakit swasta akan membangun rumah sakit di daerah terisolir karena berorientasi pada bisnis, ini merupakan kesadaran pemerintah sendiri, untuk membantu warganya.

Jika telah dibangun rumah sakit, pelayanan dari tenaga medis pun juga harus ditingkatkan. Dari cara memperlakukan pasien, hingga penanganannya. Masih banyak berita penolakan dari rumah sakit karena tidak memiliki biaya, ataupun sulitnya mengakses BPJS. Jangan sampai ada lagi berita-berita terkait penelantaran pasien oleh rumah sakit. Karena sakit sudah susah lalu ditambah aksek kesehatan yang rumit.

Pemerintah harus sadar akan luasnya negara Indonesia yang berbentuk banyak kepualauan, setidaknya ditingkatkan aksen penyaluran informasi agar informasi terkait kesehatan lebih cepat dan segera ditangani. Memanfaatkan teknologi dengan maksimal, dangan mengusahakan penggunaan teknologi di Indonesia dapat menjadi penunjang pelayanan kesehatan. Didalam teknologi, seperti internet kita semua dapat mengakses wawasan terkait kesehatan dengan mudah. Disini peran pemerintah yaitu meningkatkan kualitas jaringan untuk semua daerah.

Populasi di Indonesia merupakan 4 terbesar di dunia, disayangkan jika pelayanan dan kesadaran kesehatan rendah. Salah satu masalah dari populasi ini yaitu kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Bedasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2019, angka stunting di Indonesia mencapai 30,8 persen. Sementara target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.

Jika kesadaran masyarakat tinggi akan informasi kesehatan serta pelayaanan kesehatan ditingkatkan maka hal itu tentu dapat menurunkan angka stunting. Percuma saja dengan banyak populasi tapi tidak diimbangi dengan tingginya kualitas SDM. Stunting sendiri berasal dari polah asuh dan pemberian gizi.

Karena tidak bisa dipungkiri pemerintah masih belum detail dalam melihat kebutuhan masyarakat sampai dengan kualitas gizi mereka. Padahal dampak stunting sendiri yaitu menyebabkan, rendahnya kecerdasan anak dibawah rata-rata, sistem imun tubuh yang tidak baiuk, dan anak beresiko tinggi menderita penyakit diabetes.

Stunting menyebabkan banyak masalah kesehatan, jika dari awal pemerintah memperhatikan ini maka bisa dipastikan kesehatan masyarakat Indonesia lebih berkualitas.